Advertisement
KARAWANG, Javanesia News - Di tengah kemeriahan peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-393, gelombang unjuk rasa mewarnai jalannya acara. Sejumlah warga dan mahasiswa menggelar aksi protes menuntut kepastian perbaikan Jalan Provinsi Loji-Pangkalan yang rusak parah dan tak kunjung menemui titik terang.
Dalam aksinya, orator menyuarakan keresahan warga di hadapan Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kerusakan jalan tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, mulai dari pekerja pabrik, ibu rumah tangga, hingga anak sekolah yang melintas setiap hari. Kerusakan disinyalir kuat akibat lalu lintas truk bermuatan berlebih (ODOL) yang melintas dari arah Bekasi.
"Jalan yang baru diperbaiki sebulan lalu, kok sudah amblas lagi," sentil salah seorang perwakilan orasi di lokasi.
Menanggapi desakan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan penanganan infrastruktur jalan tersebut sedang berjalan dan akan diselesaikan secara cepat.
Menjawab tudingan pembiaran, Dedi Mulyadi membeberkan bahwa penanganan perbaikan jalan di wilayah tersebut terus dialokasikan selama 1,5 tahun masa jabatannya.
Khusus tahun ini, terdapat dua skema pengerjaan yang tengah dieksekusi. "Tahun ini ada dua pembangunan. Pertama dibiayai APBD Jawa Barat senilai Rp 17 miliar, dan yang kedua dibiayai dana Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp 45 miliar," ujar Dedi.
Dedi tak menampik proyek IJD sempat mengalami kendala teknis beberapa waktu lalu. Namun, karena pengerjaan berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Balai KemenPU untuk mempercepat proses di lapangan.
"Semua masalah administratif sudah selesai. Anggarannya ada dan kontraktornya sedang bekerja di lapangan. Artinya, kedua proyek tersebut tengah dieksekusi," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menepis anggapan adanya kompromi antara pemerintah dan pengusaha pabrik semen di jalur Badami-Loji. Ia menegaskan sikap tegasnya terhadap pelanggaran tonase kendaraan industri.
"Jangan sebut oligarki, tidak ada korelasi antara kami dengan pengusaha semen tersebut. Saya orang pertama yang menutup tambangnya sampai produksi mereka turun. Saya beri syarat waktu itu: tambang dibuka kembali, tapi bangun jalan ke arah pabrik," tegas Dedi.
Menurut Dedi, Pemprov Jabar dan Pemkab Karawang tidak bisa terus-menerus menggelontorkan anggaran daerah hingga ratusan miliar rupiah hanya untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat lalu lintas armada pabrik.
Editor: Alfin
.jpeg)