Advertisement
Karawang, Javanesia News - Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian http://SH.MH, kembali angkat bicara terkait polemik usulan parkir gratis RSUD Karawang yang merembet ke persoalan dugaan ijon pokir Anggota DPRD Karawang. Menurutnya, persoalan ini tidak akan melebar jika pimpinan DPRD memiliki gaya komunikasi yang baik dengan masyarakat.
“Seharusnya persoalan parkir ini tidak akan merembet ke masalah pokir, jika memang para wakil rakyat khususnya para pimpinan di DPRD Karawang memiliki gaya komunikasi yang baik dengan masyarakat,” kata Askun, sapaan akrabnya, Rabu (22/4/2026).
Askun menilai aksi demonstrasi Ormas GMPI hari ini tidak perlu terjadi jika wakil rakyat proaktif menanggapi aspirasi. Ia menegaskan, keinginan GMPI sebelumnya hanya ingin menyampaikan aspirasi lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun surat permohonan RDP tidak digubris dan akhirnya berujung aksi demonstrasi. “Saya nilai gaya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang saat ini buruk. Apa sih susahnya mereka komunikasi dengan rakyat. Padahal itu kan seharusnya jadi pekerjaan mereka,” tuturnya.
Lebih lanjut, Askun menyebut para wakil rakyat Karawang hari ini terkesan seperti ‘kacang lupa kulitnya’. Ia menyindir, saat Pileg mereka sibuk mencari simpati dan dukungan masyarakat, tetapi ketika sudah duduk menjadi wakil rakyat malah terkesan acuh terhadap keluhan warga. “Jadi mereka ini terkesan seperti lacur pada saat Pileg. Segala cara dilakukan untuk mendapat simpati dan dukungan masyarakat. Tetapi ketika sudah jadi anggota dewan, malah mendadak ‘budeg’ saat ada keluhan dari masyarakat,” sindir Askun.
Menurutnya, tidak semua anggota dewan harus menyikapi persoalan parkir dan pokir ini. Sebab ada pimpinan DPRD Karawang yang terdiri dari ketua, para wakil ketua, pimpinan komisi dan ketua fraksi yang seharusnya bisa menyelesaikan polemik ini. “Saya tidak ingin menyikapinya lagi dari ranah hukum, karena itu sudah jadi urusan APH. Tapi saya ingin menyikapi gaya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang yang buruk,” kata Askun.
“Inget woy!, kalian itu sekarang bisa duduk manis di ruangan AC karena dipilih rakyat. Jika kalian abai terhadap aspirasi rakyat, terus apa yang sedang kalian perjuangkan? Jika komunikasi saja sulit, ini akan menjadi catatan penting bagi masyarakat bahwa di Pileg berikutnya kalian tidak perlu dipilih lagi,” timpal Askun.
Askun mengulas, persoalan parkir versus pokir ini berawal saat mencuatnya masalah ‘layanan parkir berlangganan’ yang diterapkan Dishub Karawang sebagai syarat untuk melakukan Uji KIR. Kebijakan tersebut sempat disebutnya diduga sebagai bentuk pungutan liar karena belum ada dasar hukum yang mengaturnya, baik Perda maupun Perbub.
Kemudian, muncul polemik usulan menggratiskan parkir RSUD Karawang yang diusulkan Mulyadi, Anggota Komisi III DPRD Karawang Fraksi Partai NasDem. Usulan ini menjadi pro-kontra, lantaran pengelolaan parkir RSUD Karawang oleh pihak ketiga sudah memiliki dasar hukum dan dinilai sebagai salah satu kantong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sisi retribusi parkir.
Dari usulan tersebut muncul sikap kritis beberapa tokoh dan aktivis pergerakan Karawang yang berpendapat: ‘dari pada menggratiskan parkir RSUD Karawang, lebih baik dilakukan efisiensi gaji, tunjangan, hingga pokir Anggota DPRD Karawang’. Dalam perjalanannya, para wakil rakyat Karawang dianggap mangkir dalam setiap menyikapi perkembangan isu parkir versus pokir ini.
“Ya dari mulai masalah KIR, parkir, pokir hingga sikap mangkir DPRD Karawang. Ini semua berawal dari persoalan gaya komunikasi buruk para pimpinan DPRD Karawang,” tegas Askun.
Di akhir pernyataannya, Askun mengutip kalimat satir Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) soal sikap mayoritas pejabat yang terkesan ‘kacang lupa kulitnya’ ketika sudah duduk manis dipercaya menjadi pejabat. “Ya, bener kata KDM. Saat belum jadi, orang gila saja ditanya untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Tetapi ketika sudah menjadi pejabat, ditanya juga nu gelo karena tidak pernah menjawab,” tutup Askun.
Editing : Alfin
.jpeg)
.jpeg)
