Advertisement
 |
| PT. DUNIA ALFINKUY MEDIA |
Karawang, Javanesia News – Pemerintah Kabupaten Karawang kembali mencatat prestasi. Untuk ke-11 kalinya secara beruntun sejak 2015, Karawang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan Kepala BPK Jawa Barat kepada Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh di Kantor BPK Jabar, Bandung, Selasa 9 Juni 2026. Opini WTP merupakan predikat tertinggi BPK yang menandakan LKPD disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan tanpa pengecualian material.
Bupati Aep Syaepuloh menyebut capaian ini hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. “Alhamdulillah, Karawang kembali meraih opini WTP. Ini bukti komitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik dan transparan,” ujarnya, Rabu 10 Juni 2026.
Menurut Aep, predikat WTP tidak boleh membuat jajaran lengah. Ia menekankan momentum ini harus jadi pemicu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Pemkab berkomitmen menjaga transparansi anggaran agar akuntabilitas tetap terjaga.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin mengapresiasi raihan tersebut. Ia menilai 11 tahun WTP berturut-turut mencerminkan sinergi antara eksekutif dan fungsi pengawasan DPRD. “Ini capaian membanggakan. Bukti kerja keras pemerintah daerah didukung pengawasan yang berjalan,” kata Endang usai menerima LHP di Bandung.
Endang menegaskan DPRD akan terus menguatkan fungsi budgeting dan pengawasan. Tujuannya memastikan setiap rupiah APBD tepat sasaran dan memberi manfaat langsung ke masyarakat. “Anggaran daerah harus dirasakan dampaknya oleh warga, bukan hanya bagus di atas kertas,” ujarnya.
Secara teknis, WTP menunjukkan tiga hal utama: kepatuhan terhadap SAP, kecukupan pengungkapan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Dengan 11 kali WTP beruntun, Karawang termasuk daerah dengan rekam jejak tata kelola keuangan paling konsisten di Jawa Barat.
Meski begitu, BPK dalam LHP biasanya tetap memberikan catatan perbaikan. Pemkab Karawang perlu menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar kualitas pengelolaan naik kelas: dari wajar menjadi berdampak. Fokusnya pada efisiensi belanja, akurasi aset, dan kecepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pelayanan.
Raihan ini memperkuat citra Karawang sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan publik yang profesional. Ke depan, tantangan Pemkab adalah menjaga konsistensi WTP sekaligusśgʻhn memastikan belanja daerah benar-benar meningkatkan kesejahteraan warga.
Editing : Aa Alfin
.jpeg)
.jpeg)
